Media Metro 24 Siantar–Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Erwin Siahaan, angkat suara terkait polemik pembangunan Gedung DPRD yang menelan anggaran lebih dari Rp 6 miliar. Ia menegaskan, rencana pembangunan tersebut bukan keputusan mendadak atau dilandasi kepentingan terselubung antara legislatif dan eksekutif.
“Perencanaannya sudah sejak 2020. Saat itu sempat tertunda karena pandemi Covid-19, bukan karena alasan lain,” ujar Erwin saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).
Erwin menepis anggapan adanya kesepakatan-kesepakatan ‘khusus’ dalam proyek tersebut. Ia mencontohkan, pada tahun yang sama Pemko Pematangsiantar juga membangun Kantor Dinas PUPR dengan nilai anggaran yang nyaris setara.
“Jadi tudingan adanya kepentingan tertentu itu tidak benar. Tidak ada yang istimewa dari proyek ini,” tegas politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Pematangsiantar itu.
Ia menambahkan, seluruh tahapan penganggaran dilakukan sesuai prosedur dan telah dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Bahkan hasil eksaminasi dari Gubernur Sumatera Utara tidak ada penolakan. Artinya, rencana ini sudah sesuai ketentuan dan disetujui,” jelasnya.
Meski demikian, Erwin tetap mendorong masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pembangunan agar prosesnya berjalan maksimal dan transparan.
“Silakan awasi bersama, jangan biarkan proyek ini dikerjakan asal-asalan. Gedung ini nantinya untuk menunjang pelayanan publik lembaga legislatif,” ujarnya.
Polemik pembangunan Gedung DPRD Pematangsiantar menjadi sorotan publik, mengingat kondisi keuangan daerah yang dinilai belum stabil. Namun DPRD tetap berpendapat bahwa pembangunan fasilitas kelembagaan penting untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.(red)
