Kepsek: “Kami Tidak Tahu Siapa yang Mengantar Baju Olahraga dan Dasi”
Media Metro 24 Simalungun |
Dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun kembali tercoreng akibat praktik intervensi sepihak. Sejumlah Kepala Sekolah tingkat SMP mengaku tidak mengetahui asal-usul pengiriman seragam olahraga dan dasi yang tiba-tiba dikirim ke sekolah tanpa prosedur resmi maupun dasar hukum yang jelas.
“Kami tidak tahu siapa yang mengantar baju olahraga dan dasi ini,” ujar seorang Kepala Sekolah SMP saat ditemui awak media. Ia menyebut, seragam tersebut datang tanpa keterangan harga dan tidak dilengkapi surat tugas dari pihak manapun. “Karena belum tahu harganya, kami simpan dulu. Tidak dibagikan ke siswa,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekolah lain yang meminta agar namanya tidak disebut. Ia menyebutkan bahwa seragam olahraga dan dasi itu ditawarkan dengan harga sekitar Rp220 ribu per set, dan pengirimannya pun tidak melalui proses pengukuran kepada siswa.
“Seragam datang begitu saja, tanpa ukur-mengukur. Jumlah dan ukuran tidak sesuai kebutuhan. Kalau kami beli tanpa dasar resmi, tanggung jawabnya di kami,” ujarnya.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebut bahwa pengiriman seragam dilakukan oleh dua orang berinisial Wawan Sargih dan Ptr. S, yang mengklaim memiliki hubungan dekat dengan Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih. Keduanya juga dikabarkan menjalin komunikasi intensif dengan beberapa Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di sejumlah kecamatan.
Sementara itu, salah satu pengantar seragam yang dihubungi melalui sambungan telepon mengakui bahwa dirinya hanya bertugas sebagai kurir.
“Aku cuma tukang antar bajunya, Bang. Kalau tokohnya ya Wawan Saragih. Semangat baru,” ujarnya singkat, Selasa (15/7).
Lebih mengejutkan, pembayaran untuk seragam tersebut diarahkan agar menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meskipun tidak ada petunjuk teknis, rekomendasi resmi, ataupun dasar penganggaran yang sah.
Tidak hanya menyasar seragam olahraga, oknum yang sama juga dikaitkan dengan pengadaan paket foto Presiden, Wakil Presiden, lambang negara, serta foto Bupati dan Wakil Bupati yang disalurkan ke sejumlah sekolah tanpa melalui mekanisme resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun maupun dari Pemerintah Kabupaten terkait aktivitas yang mencemari tata kelola dunia pendidikan tersebut(tim)
