Media Metro 24 SIMALUNGUN |
Dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, muncul dugaan intervensi oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai “orang dekat Bupati” dalam pengadaan seragam olahraga untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sumber dari kalangan kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa distribusi seragam tersebut dilakukan oleh dua oknum berinisial Wawan Sarg dan rekannya Ptr. S. Keduanya dikabarkan mengaku memiliki kedekatan dengan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dan disebut menjalin komunikasi intensif dengan beberapa Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di sejumlah kecamatan.
“Informasinya memang mereka ini dari orang yang katanya dekat dengan bupati. Mereka datang membawa seragam olahraga dan meminta pihak sekolah membelinya. Anehnya, tidak ada pengukuran terlebih dahulu terhadap siswa,” ujar seorang kepala sekolah, Rabu (9/7).
Seragam-seragam itu dikabarkan langsung datang dalam ukuran standar dan jumlah tertentu, tanpa menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan. Harga per setel disebut berkisar antara Rp220.000 hingga Rp250.000, dan pembayaran diarahkan agar menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami bingung karena belum ada permintaan atau data siswa, tiba-tiba seragam sudah datang. Harganya mahal, dan tidak ada dasar surat atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kalau kami beli, itu tanggung jawab sekolah. Tapi tekanan moralnya besar karena mereka klaim dekat bupati,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dugaan intervensi tidak hanya terbatas pada seragam olahraga. Sebelumnya, beredar kabar mengenai pengadaan paket foto Presiden, Wakil Presiden, lambang negara, serta foto Bupati-Wakil Bupati Simalungun yang juga dijual ke sekolah-sekolah. Paket itu disebut dijual di atas harga pasar dan diarahkan untuk dibayar dari Dana BOS, meski tanpa permintaan resmi dari sekolah.
“Sekolah kami juga menerima lima foto itu. Tidak bisa menolak, dan diarahkan agar dananya dari BOS,” ujar sumber lain dari kalangan pendidik.
Sejumlah kepala sekolah menyayangkan praktik semacam ini yang dinilai merusak profesionalisme pendidikan dan membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak berwenang secara struktural.
“Kami berharap Bupati Anton Saragih segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan praktik titipan semacam ini. Jangan sampai dunia pendidikan ternodai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak relevan,” tegas salah satu kepala sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sudiahman Saragih, belum memberikan tanggapan resmi meskipun telah dihubungi oleh beberapa awak media.
Sementara itu, seorang pengantar seragam yang dihubungi via telepon mengakui bahwa dirinya hanya bertugas mengantarkan barang. “Aku cuman tukang antar bajunya, Bang. Kalau tokohnya ya Wawan Saragih. Semangat baru,” ujarnya, Selasa 15/7.(Tim)
