Media Metro 24 SIMALUNGUN | — Pemerintahan Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan intervensi oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai “orang dekat Bupati” mencuat di sektor pendidikan, khususnya terkait pengadaan seragam olahraga untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sumber dari kalangan kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa terdapat oknum yang mengaku sebagai orang dekat Bupati, yang menawarkan dan bahkan terkesan memaksakan pengadaan seragam olahraga kepada pihak sekolah.
“Informasinya memang ada, meski di sekolah kami belum masuk. Tapi biasanya nanti saat tahun ajaran dimulai, mereka datang membawa barang dan harga yang sudah ditentukan,” ujar seorang kepala sekolah di wilayah Kabupaten Simalungun, Rabu (9/7).
Saat ditanyai mengenai harga, ia mengaku belum menerima informasi resmi, namun menyebut bahwa dari rekan-rekannya, harga satu setel seragam olahraga disebut berkisar antara Rp220 ribu hingga Rp250 ribu.
Yang menjadi sorotan, pengadaan ini belum disertai surat resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. “Belum ada surat atau rekomendasi dari dinas. Kita menunggu saja. Tapi kalau pengadaan ini benar dilakukan tanpa prosedur, tentu sangat disayangkan karena mencerminkan adanya intervensi tidak sehat di dunia pendidikan,” katanya.
Sebelumnya, isu serupa juga sempat mencuat saat beredarnya kewajiban pembelian paket foto presiden, lambang negara, dan foto pasangan Bupati-Wakil Bupati dengan harga yang dinilai tidak wajar. Paket tersebut disebut berasal dari oknum yang juga mengaku sebagai orang dekat Bupati.
“Kalau sekolah saya kemarin memang masuk itu lima foto, dan dananya diambil dari Dana BOS,” ungkap kepala sekolah lainnya.
Banyak pihak di lingkungan sekolah berharap agar Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Bupati Anton Achmad Saragih, segera menertibkan praktik semacam ini, agar tidak menimbulkan kesan adanya proyek ‘titipan’ atau tekanan terselubung di lingkungan pendidikan.
“Semoga pemerintah kita sekarang bisa benar-benar bersih, tanpa campur tangan pihak luar yang tidak memiliki kapasitas struktural dalam pemerintahan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan Sabtu (12/7), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sudiahman Saragih, belum berhasil dimintai tanggapan terkait persoalan ini (tim )
